“Kegamangan elit politik hari ini membuka satu kenyataan: jika rakyat tidak segera menyusun kekuatan, demokrasi akan terus dikendalikan oleh kepentingan elit.”
KOPIPAHIT.ID – Demokrasi Indonesia sedang berjalan limbung. Di tengah kegamangan elit politik dalam menentukan arah kebijakan, rakyat justru belum cukup terkonsolidasi untuk menjadi kekuatan penentu perubahan. Situasi ini membuat demokrasi kehilangan pijakan: kebijakan lahir tanpa arah yang jelas, sementara masyarakat sipil masih bergerak terpencar tanpa agenda bersama.
Kondisi tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi publik di Jakarta Selatan yang menghadirkan pengamat politik, akademisi, budayawan, dan aktivis. Dari forum itu muncul satu kesadaran penting: ketika elit politik kehilangan arah, rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton. Justru di tengah kekacauan orientasi kekuasaan itulah masyarakat sipil harus mulai menyusun kekuatan yang lebih terorganisir.
Pengamat politik sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), Danial Indrakusuma, menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil harus segera mengevaluasi diri dan merumuskan strategi baru untuk membangun kembali kekuatan rakyat. Menurutnya, masyarakat sipil tidak cukup hanya menjadi pengawal kebijakan atau pengkritik kekuasaan. Gerakan rakyat harus tumbuh menjadi kekuatan politik yang terorganisir dan mampu memimpin arah perubahan.
Pernyataan ini menyentuh masalah mendasar dalam gerakan rakyat hari ini. Selama ini energi perlawanan tetap ada. Kritik terhadap kebijakan terus muncul. Aksi massa masih berlangsung di berbagai tempat. Tetapi semua itu sering berhenti sebagai respons sesaat. Gerakan muncul ketika ada masalah, lalu mereda ketika tekanan berkurang.
Akibatnya, rakyat hanya kuat bereaksi tetapi belum kuat menentukan arah.
Banyak gerakan masyarakat sipil berjalan sendiri-sendiri, mengusung isu masing-masing, tetapi belum terhubung dalam agenda bersama yang cukup besar untuk menjadi kekuatan politik. Energi rakyat tersebar dalam banyak sektor, namun tidak terkonsolidasi menjadi daya dorong perubahan yang nyata.
Tanpa konsolidasi, kemarahan rakyat hanya menjadi letupan sesaat. Ramai di permukaan, tetapi lemah dalam daya ubah.
Dalam forum yang sama, Direktur Riset PolMark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro, menilai elit politik saat ini berada dalam situasi gamang. Banyak kebijakan lahir tanpa kesiapan matang, memicu polemik, lalu dibatalkan setelah mendapat tekanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan politik sering dibuat tanpa arah yang jelas dan hanya menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang mengalami krisis orientasi. Kebijakan tidak lagi lahir dari visi politik yang matang, melainkan dari manuver jangka pendek untuk menjaga posisi dan kepentingan.
Demokrasi memang tetap berjalan, tetapi berjalan tanpa arah yang tegas.
Di sinilah persoalannya: ketika elit politik gamang, masyarakat sipil seharusnya hadir sebagai kekuatan penyeimbang. Tetapi selama masyarakat sipil hanya bergerak sebagai reaksi atas kebijakan, maka rakyat akan tetap berada di belakang arus, bukan di depan menentukan arah.
Rakyat hanya sibuk merespons, sementara agenda tetap ditentukan oleh elit.
Budayawan Bambang Isti Nugroho dalam forum itu mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia semakin bergerak ke arah formalisme. Secara prosedural, demokrasi tampak berjalan. Pemilu tetap ada, lembaga politik tetap bekerja, mekanisme formal tetap berlangsung. Namun substansi demokrasi makin menjauh dari rakyat.
Ruang politik semakin dipenuhi transaksi kepentingan, sementara aspirasi rakyat makin tersisih dari pusat pengambilan keputusan. Rakyat hadir dalam proses politik, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi penentu arah politik.
Ketika demokrasi hanya berhenti pada prosedur, maka yang tumbuh bukan kedaulatan rakyat, melainkan dominasi elit.
Karena itu, kritik moral saja tidak cukup. Protes sesaat tidak cukup. Gerakan sporadis juga tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah konsolidasi rakyat yang terarah, terorganisir, dan mampu membangun agenda perubahan jangka panjang.
Dalam diskusi itu juga hadir akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sudjito, politisi Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarinah, serta aktivis HAM Topan Damanik. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap arah demokrasi hari ini dirasakan lintas kelompok.
Semua kegelisahan itu mengarah pada satu pertanyaan penting: jika elit politik sedang kehilangan arah, apakah rakyat siap mengambil alih inisiatif?
Pertanyaan ini penting karena perubahan tidak pernah lahir hanya karena elit gagal. Perubahan hanya mungkin terjadi jika rakyat mampu menyusun kekuatannya sendiri.
Karena itu, gagasan tentang perlunya Kongres Rakyat untuk Reformasi Jilid 2 menjadi relevan. Gagasan ini bukan sekadar wacana forum, tetapi seruan untuk membangun ruang konsolidasi nasional bagi gerakan masyarakat sipil, kaum muda, komunitas rakyat, dan berbagai kekuatan sosial lainnya.
Tanpa konsolidasi semacam itu, rakyat akan terus terjebak dalam pola lama: marah ketika kebijakan buruk muncul, bergerak ketika situasi mendesak, lalu melemah ketika tekanan mereda. Sementara elit politik akan terus leluasa mengatur arah permainan kekuasaan.
Momentum hari ini harus dibaca dengan jernih. Kegamangan elit politik seharusnya menjadi kesempatan bagi rakyat untuk memperkuat posisi. Tetapi kesempatan itu tidak akan berarti jika gerakan masyarakat sipil tetap terpecah dan berjalan sendiri-sendiri.
Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kritik yang keras, tetapi keberanian untuk membangun kekuatan politik rakyat yang lebih terorganisir.
Sebab pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak akan ditentukan oleh elit yang sibuk menyelamatkan kekuasaan, tetapi oleh seberapa jauh rakyat berani menyusun kekuatannya sendiri. Jika rakyat gagal berkonsolidasi, demokrasi hanya akan menjadi panggung bagi elit untuk terus berganti peran tanpa pernah mengubah keadaan.
*) Ditulis oleh: Heriyosh
