Penulis : Ahmad Basri: K3PP
KOPIPAHIT.ID — Pada tanggal 28 – 30 November 2025 Lampung kembali menjadi pusat perhatian nasional ketika ribuan hingga jutaan jamaah dari berbagai penjuru datang menghadiri Ijtima Ulama di Kota Baru.
Di balik itu apa sebenarnya makna kehadiran jutaan umat di negeri yang sedang carut-marut secara moral, politik, dan sosial, serta prilaku korupsi merajalela ? Pesan apa yang ingin disampaikan ?
Ijtima Ulama di Lampung kita berharap bukan sebatas ritual simbolik yang hanya meneguhkan formalitas agama. Bukan pula hanya hiruk-pikuk kegiatan spiritual keagamaan yang berakhir dengan pawai pulang tanpa bekas.
Ketika Indonesia hari ini terjebak dalam pusaran ketidakadilan struktural, korupsi berjamaah, kriminalisasi demokrasi, dan kemiskinan yang tak kunjung reda, suara ulama sangat diperlukan. Peran itu yang sangat ditunggu.
Ulama tidak hanya sebatas untuk memanjatkan doa, dzikir atau sholawat tetapi juga untuk menyuarakan peringatan moral terhadap kekuasaan. Ijtima Ulama harus diletakkan dalam konteks sosial-politik kebangsaan.
Hari ini kita tidak sedang hidup dalam ruang hampa. Kondisi saat ini rakyat dicekik harga kebutuhan pokok, petani dan buruh dililit ketidakpastian tentang masa depan, sementara aparat kekuasaan elit politik sibuk mempertontonkan gaya hidup mewah yang menghina akal sehat.
Kita berharap tentunya acara besar “ijtima ulama” mampu membangkitkan keberanian moral untuk bicara tentang keadilan dan kebenaran. Sikap kritis lahir di Ijtima Ulama.
Sebab ulama yang hanya diam tak peduli ketika rakyat terzalimi bukanlah pewaris Nabi. Ulama yang takut pada penguasa telah kehilangan roh kepemimpinan spiritual yang sesungguhnya.
Jika ditelisik lebih dalam kita tidak sedang kekurangan acara keagamaan. Masjid penuh, majelis ta’lim dzikir dan bersholawat menjamur dimana – mana, tetapi moral publik merosot, korupsi subur, dan kekuasaan melampaui batas.
Sesungguhnya yang kita butuhkan saat ini peningkatan keberanian moral para ulama untuk berani berbicara.
Keberanian bicara tentang korupsi dan penyelewengan anggaran negara. Menyuarakan keadilan bagi rakyat miskin yang termarginalkan karena pembangunan.
Paling penting mengingatkan penguasa bahwa jabatan itu adalah amanah bukan warisan keluarga. Serta menegur pejabat yang memperlakukan rakyat sebagai objek eksploitasi politik ekonomi.
Editor: Redaksi Kopipahit.id
