KOPIPAHIT.ID, Bandar Lampung — Hujan ringan yang turun tak lebih dari setengah jam kembali membuka borok lama kota ini: genangan cepat, drainase payah, dan pemerintah kota yang tampak lebih rajin membangun gedung ketimbang membenahi persoalan banjir. Rabu (3/12/2025), sejumlah ruas di Bandar Lampung—mulai dari Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, hingga Jl. Tirtayasa, Sukabumi—tenggelam oleh air yang datang secepat ia pergi.
Bukan hujan deras, bukan pula badai. Hanya hujan tingkat “sedang”, tapi kota sudah tergenang.
Junaidi Farhan, Direktur Eksekutif LSM InfoSOS Indonesia, menyampaikan doa agar Bandar Lampung tak’ menyusul deretan daerah yang baru-baru ini digilas banjir dan longsor seperti Aceh, Sumut, hingga Sumbar. Meski begitu, ia mengingatkan ancaman lain yang seolah luput dari perhatian pemerintah: banjir rob. Kota ini berada di teluk; air laut hanya menunggu momen.
“Agak memprihatinkan memang, baru hujan sebentar saja Sukarame dan Sukabumi sudah banjir,” kata Farhan. “Semoga Bandar Lampung jangan sampai seperti Aceh, Tapteng, dan Padang.”
Namun bagian paling telak adalah kritik berikutnya.
“Tapi Bandar Lampung harus tetap waspada banjir rob. Ini kota teluk. Panjang dan Teluk Betung itu rawan. Harusnya ini jadi prioritas Bu Walikota, bukan hibah-hibah miliaran yang tidak urgent,” tegasnya.
Farhan bicara bukan tanpa data. Pemerintah Kota Bandar Lampung diketahui menggelontorkan dana hibah hingga Rp115,8 miliar:
- Kejati Lampung: Rp60 miliar
- Polresta Bandar Lampung: Rp24,6 miliar
- UIN Raden Intan: Rp5 miliar
- Hibah bansos: Rp26,2 miliar
Totalnya cukup untuk membangun ulang sebagian sistem drainase kota—atau minimal mencegah genangan yang muncul gara-gara hujan seumur kopi panas.
Tetapi prioritas Pemerintah Kota tampaknya berada di tempat lain: memperkuat “hubungan baik” dengan lembaga penegak hukum (APH) dan institusi lain, alih-alih memperkuat pertahanan kota dari ancaman bencana.
Bandar Lampung bukan kota pertama yang tersandera pilihan politik semacam ini, dan tampaknya bukan yang terakhir. Banjirnya sudah langganan, anggarannya selalu punya jalan, tapi warganya tetap disuruh “bersabar”.
Hujan sebentar saja sudah banjir. Pertanyaannya: apa yang lebih dulu tergenang—jalan kota, atau logika prioritas? (Editor: Redaksi Kopipahit.id)
