KOPIPAHIT.ID – Melalui akun resmi miliknya di media sosial—khususnya Facebook—Bupati Karanganyar Rober Christanto membuka satu ruang yang terdengar akrab di telinga warga: Time to “Sambat”.
Sebuah ajakan terbuka bagi publik untuk menyampaikan keluhan, kritik, hingga unek-unek yang selama ini mungkin hanya berputar di warung kopi, grup WhatsApp RT, atau di ujung lidah yang tak pernah sampai ke meja kekuasaan.
“Monggo jikalau ada hal yang membuat panjenengan kurang nyaman perihal pelayanan di Kabupaten Karanganyar. Tautkan unek-unek panjenengan. Kami mendengar,” tulis Rober.
Dan benar saja, warga tak perlu dipancing dua kali. Dalam waktu singkat, kolom komentar dipenuhi sekitar 160-an tanggapan. Isinya beragam, nadanya campur aduk—ada yang santun, ada yang getir, ada pula yang nyaris putus harapan.
Namun satu hal sama: semuanya datang dari bawah, dari pengalaman sehari-hari yang kerap luput dari laporan resmi. Jika diringkas, sambat warga itu bisa dipilah ke beberapa masalah klasik yang seolah tak pernah benar-benar tamat.
Pertama, jalan rusak dan keselamatan lalu lintas. Ini juara. Dari Karangpandan–Mojogedang, Jatipuro, Jumantono, Kebakkramat, Colomadu, Jaten, hingga jalur alternatif Bejen–Ngepos dan Tugu Ngipik–Karangpandan, ceritanya hampir seragam: berlubang, remuk pol, rawan kecelakaan. Di jalur padat dan turunan curam, warga bertanya sederhana—kapan jalan diperlebar, bukan sekadar ditambal lalu rusak lagi.
Kedua, penerangan jalan umum. Lampu PJU yang mati berbulan-bulan kembali jadi cerita lama yang terus diulang. Salah satunya di Jalan Mayor Achmadi, Desa Jeruksawit, Gondangrejo. Di tikungan dan turunan, gelap bukan sekadar soal cahaya, tapi soal keselamatan yang dipertaruhkan tiap malam.
Ketiga, sampah dan lingkungan. Dari Pasar Palur, Jaten, hingga TPA Sukosari, warga mengeluhkan penumpukan sampah, jadwal angkut yang molor, bahkan hanya seminggu sekali. Kota bergerak, konsumsi meningkat, tapi pengelolaan sampah terasa tertinggal jauh di belakang.
Keempat, bantuan sosial dan tata kelola desa. Di sini sambat berubah jadi getir. Ada warga miskin, janda, dan lansia yang mengaku tak pernah kebagian bansos. Ada pula tudingan bahwa di tingkat desa, bantuan lebih mudah mengalir ke lingkar keluarga aparat. Data boleh rapi di atas kertas, tapi di lapangan ceritanya sering berbeda.
Kelima, ketertiban umum dan ruang publik. Trotoar berubah jadi lapak dan parkiran, pengemis dan pengamen di sejumlah lampu merah dinilai makin meresahkan, baliho berdiri di tanah rawan amblas. Ruang publik yang mestinya aman dan adil, perlahan terasa milik siapa saja yang lebih dulu menempati.
Keenam, pelayanan publik dan program pemerintah. Beberapa warga menyinggung evaluasi program seperti SPPG—mulai dari menu hingga kesesuaian anggaran. Kritiknya sederhana: jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi makin ke sini rasanya “kok makin ke sana”.
Menanggapi banjir sambat itu, Rober tak menutup mata. Ia mengakui pelayanan belum sepenuhnya “bintang lima”. Namun janji pun disampaikan.
“Next, gaspol tuntas dan taruh ‘rasa’ di setiap khidmat pelayanan,” tulisnya.
Inisiatif Time to “Sambat” menunjukkan satu hal penting: media sosial kini bukan sekadar etalase pencitraan, tapi bisa menjadi ruang temu langsung antara penguasa dan warga.
Namun ujian sesungguhnya bukan pada keberanian membuka kolom komentar, melainkan pada konsistensi menindaklanjuti satu per satu sambat itu.
Sebab bagi warga, didengar itu penting. Tapi ditindaklanjuti—itu yang menentukan apakah sambat akan berakhir sebagai arsip empati, atau benar-benar berubah menjadi kebijakan yang terasa di kehidupan sehari-hari.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
