“Paus menolak ajakan Trump untuk Board of Peace, dewan internasional yang kontroversial. Indonesia, di sisi lain, menegaskan peran aktifnya di Gaza, memperjuangkan suara rakyat Palestina dan menjaga prinsip diplomasi bebas-aktif.”
KOPIPAHIT.ID – Paus Leo menolak ajakan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung di Board of Peace, dewan yang digagas Trump untuk mengawasi rekonstruksi Gaza. Kardinal Pietro Parolin, diplomat tertinggi Vatikan, menegaskan bahwa menangani krisis internasional itu urusan PBB, bukan badan yang dikontrol satu negara.
Ajakan ini datang Januari lalu, saat Trump ingin memasukkan Paus Leo sebagai anggota dewan. Trump sendiri berencana menjadikan dewan ini platform global untuk menangani konflik — mulai dari Gaza hingga konflik lain di dunia. Pertemuan perdana dilaksanakan di Washington, tapi Vatikan menegaskan diri untuk absen.
Italia dan Uni Eropa memilih hadir sebagai pengamat. Beberapa sekutu Timur Tengah ikut, tapi negara lain ragu-ragu. Kritik utama datang dari pakar hak asasi manusia: dewan ini dinilai kurang inklusif, apalagi tidak melibatkan perwakilan Palestina. Struktur dewan ini disebut mirip kolonialisme modern, karena satu pihak punya kontrol penuh atas wilayah dan kebijakan orang lain.
Gencatan senjata di Gaza sendiri rapuh. Sejak Oktober, ratusan warga Palestina dan empat tentara Israel tewas. Serangan Israel sudah menewaskan lebih dari 72.000 orang, memicu krisis kemanusiaan dan pengungsian massal di Gaza. Banyak pakar PBB sampai menyebutnya bisa dikategorikan sebagai genosida, meski Israel menegaskan tindakannya untuk membela diri.
Paus Leo pun tak segan mengutuk kondisi Gaza. Sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik, ia jarang sekali bergabung dalam dewan internasional. Vatikan tetap memegang peran diplomasi besar: menjadi pengamat tetap PBB, tapi menolak “Board of Peace” yang diproyeksikan AS.
Indonesia Tegaskan Peran Aktif: Strategi, Risiko, dan Suara Tokoh
Indonesia sudah mengambil keputusan untuk berperan aktif dalam Board of Peace, menegaskan komitmen pada perdamaian Gaza sekaligus menjaga prinsip politik luar negeri bebas‑aktif. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar kursi di meja perdamaian, tapi langkah nyata dalam diplomasi global.
Strateg Diplomasi RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukan dukungan terhadap Israel, tetapi bagian dari upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza. Ia menyatakan dukungan Indonesia pada solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu‑satunya jalan nyata menuju perdamaian, dan menegaskan peran RI dalam Board of Peace dimaksudkan untuk memajukan aspirasi itu sekaligus memperkuat penyaluran bantuan kemanusiaan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bukan bentuk normalisasi hubungan dengan Israel — negara yang belum diakui Jakarta — dan tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas‑aktif, meskipun hadir di meja diplomasi yang diprakarsai AS.
Peran Militer dan Kemanusiaan
Dari segi militer dan kemanusiaan, rencana RI mempersiapkan hingga 8.000 personel untuk misi stabilisasi Gaza menunjukkan komitmen konkret Indonesia, fokus pada perlindungan sipil, layanan medis, dan rekonstruksi tanpa keterlibatan langsung dalam pertempuran.
Pendapat Tokoh dan Akademisi
Namun tidak semua suara di dalam negeri sepakat. Akademisi seperti Ubedilah Badrun dari Badan Observasi Internasional berpendapat bahwa kehadiran presiden dalam KTT Board of Peace berpotensi menyalahi prinsip bebas‑aktif RI jika Indonesia terlihat memihak kekuatan global tertentu.
Kelompok masyarakat sipil dan aktivis juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Board of Peace — yang struktur dan legitimasi internasionalnya dipertanyakan oleh sejumlah pakar — bisa mengaburkan peran PBB sebagai arsitek utama perdamaian, sekaligus melemahkan posisi suara rakyat Palestina karena mereka tidak punya wakil langsung dalam dewan tersebut.
Tokoh‑tokoh seperti pimpinan PP Muhammadiyah mendorong pemerintah agar memastikan dasar hukum dan kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip hak asasi dan kemerdekaan rakyat Palestina, sambil tetap menjaga posisi bebas aktif Indonesia.
Menimbang Antara Prinsip dan Peran
Keputusan Indonesia terlibat dalam Board of Peace mencerminkan pendekatan diplomasi pragmatis namun penuh tantangan:
Strategis: Memberi Indonesia kursi di meja internasional untuk memperjuangkan hak dan aspirasi Palestina secara langsung, bukan sekadar dari luar.
Moral & Politik: Menuntut keseimbangan antara peran global dan konsistensi dalam prinsip politik luar negeri bebas‑aktif serta solidaritas terhadap rakyat Palestina.
Risiko Reputasi: Jika Board of Peace gagal mencapai hasil yang adil, atau jika publik di Tanah Air dan dunia Islam melihat peran RI sebagai legitimasi struktur yang kontroversial, itu bisa berdampak pada citra Indonesia di panggung global.
Indonesia kini duduk di meja yang menentukan nasib perdamaian Gaza, memanfaatkan posisi strategis untuk membawa perubahan nyata, sambil menjaga prinsip, suara rakyat Palestina, dan jati diri bangsa sebagai pemimpin moral dalam isu kemanusiaan dunia.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
