“Viralnya video mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjoget di dapur SPPG bukan sekadar sensasi media sosial. Peristiwa ini membuka persoalan yang lebih serius: lemahnya pengawasan, bergesernya orientasi program, serta munculnya kekhawatiran publik atas kualitas layanan—termasuk kelayakan menu MBG yang mulai dipertanyakan oleh publik.”
KOPIPAHIT.ID – Viralnya video seorang mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjoget di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar sensasi media sosial. Peristiwa ini justru membuka lapisan persoalan yang lebih dalam: rapuhnya pengawasan, kaburnya orientasi, dan potensi komersialisasi program sosial negara.
Mitra bernama Hendrik itu memantik polemik setelah mengunggah video disertai klaim pendapatan hingga Rp6 juta per hari. Di ruang publik yang sensitif terhadap isu ketimpangan, pernyataan semacam ini bukan hanya soal etika, tetapi juga menyentuh legitimasi program itu sendiri.
Respons dari Badan Gizi Nasional (BGN) memang cepat. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa operasional salah satu dapur SPPG milik Hendrik telah dibekukan sementara. Alasannya jelas: pelanggaran teknis, mulai dari tata letak dapur yang tidak sesuai standar hingga pengabaian penggunaan alat pelindung diri.
Namun, pertanyaannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedural. Kasus ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mungkin mitra dengan standar yang belum layak bisa lolos dan bahkan mengelola lebih dari satu titik dapur?
Lemahnya Pengawasan
Jika merujuk pada petunjuk teknis, dapur SPPG bukan sekadar ruang memasak. Ia adalah titik krusial dalam rantai pemenuhan gizi publik. Standar layout, kebersihan, hingga prosedur kerja bukan formalitas administratif, melainkan mekanisme perlindungan terhadap kesehatan penerima manfaat.
Ketika pelanggaran seperti salah layout dan ketiadaan APD terjadi, itu bukan sekadar kelalaian individu. Itu adalah indikasi bahwa sistem verifikasi dan pengawasan belum bekerja secara optimal.
Lebih jauh, fakta bahwa Hendrik disebut memiliki tujuh titik dapur—meski baru satu yang berjalan—mengindikasikan adanya distribusi kemitraan yang belum sepenuhnya berbasis pada kesiapan teknis di lapangan.
Di titik ini, negara tidak bisa hanya hadir sebagai pemberi sanksi setelah kejadian. Negara harus hadir sejak awal sebagai penyaring yang ketat.
Dari Program Sosial ke Arena Bisnis?
Narasi “Rp6 juta per hari” menjadi bagian paling problematik dalam kasus ini. Ia menggeser persepsi publik: dari program pemenuhan gizi menjadi ladang keuntungan.
Padahal, MBG dirancang sebagai intervensi sosial—bukan skema bisnis.
Ketika aktor pelaksana mulai memamerkan keuntungan, bahkan secara simbolik melalui konten hiburan, maka yang terancam bukan hanya citra program, tetapi juga kepercayaan publik.
Alarm Nyata dari Daerah: Menu Dipersoalkan
Di saat kasus ini mencuat, kegelisahan publik di daerah sebenarnya sudah lebih dulu muncul. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan dengan berbagai unggahan terkait kelayakan menu MBG di wilayah Solo Raya.
Di Kabupaten Karanganyar, misalnya, beredar sejumlah postingan yang memperlihatkan menu MBG untuk siswa—bahkan untuk kategori 3B—yang dinilai tidak layak. Mulai dari porsi yang minim, komposisi gizi yang dipertanyakan, hingga tampilan makanan yang jauh dari standar layak konsumsi anak sekolah.
Meski belum seluruhnya terverifikasi secara resmi, gelombang kritik ini menunjukkan satu hal penting: publik mulai mengawasi, dan kepercayaan mulai diuji.
Jika pada satu sisi ada mitra yang memamerkan potensi keuntungan, sementara di sisi lain muncul keluhan soal kualitas makanan, maka jurang persoalannya menjadi semakin jelas. Program yang seharusnya menjamin asupan gizi justru berisiko menghadirkan ketimpangan dalam kualitas layanan.
Bagi daerah, kasus ini seharusnya menjadi alarm keras. Implementasi MBG tidak cukup hanya dengan menyiapkan dapur dan distribusi. Yang lebih penting adalah memastikan: kapasitas mitra benar-benar layak, pemahaman terhadap tujuan program utuh, serta adanya pengawasan yang tidak berhenti di atas kertas.
Tanpa itu, program ini berpotensi berubah menjadi proyek administratif semata—terlihat berjalan, tetapi kehilangan substansi.
Menjaga Marwah Program Publik
Program sebesar MBG dengan anggaran ratusan triliun rupiah tidak hanya berbicara soal anggaran dan jumlah penerima. Ia membawa misi yang lebih besar: membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, setiap celah penyimpangan—sekecil apa pun—harus dibaca sebagai ancaman serius.
Kasus Hendrik mungkin bermula dari sebuah video joget. Namun bersamaan dengan itu, keluhan soal menu di daerah mulai bermunculan. Dua hal ini, jika dibaca secara utuh, menunjukkan pola yang sama: longgarnya kontrol dan bergesernya orientasi. Pada titik ini, publik berhak bertanya: sampai sejauh mana negara serius menjaga kualitas program ini?
Sebab, tidak sedikit program publik di negeri ini yang lahir dengan niat baik, tetapi kemudian kehilangan arah karena pengelolaan yang serampangan. MBG tidak boleh bernasib sama.
Jangan menunggu kemarahan rakyat menjadi pemicu perbaikan.
Karena ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa bukan hanya kritik—tetapi juga penolakan. Dan pada saat itu terjadi, memperbaiki program tidak lagi cukup hanya dengan evaluasi teknis, melainkan harus memulihkan legitimasi yang sudah terlanjur hilang.
*) Ditulis oleh: Heriyosh
