Oleh: Yoseph Heriyanto
“Selama ketahanan pangan masih diukur dari luasnya lahan yang dibuka, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama: kehilangan hutan tanpa benar-benar memperkuat kedaulatan pangan.”
KOPIPAHIT.ID – Setiap kali berbicara tentang ketahanan pangan, yang pertama kali muncul di benak banyak orang adalah pembukaan lahan baru. Seolah-olah semakin luas sawah, semakin kuat pula ketahanan pangan sebuah negara. Cara berpikir seperti ini sudah saatnya ditinjau ulang.
Di tengah perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan semakin sempitnya ruang produksi akibat alih fungsi lahan, ukuran keberhasilan pertanian tidak lagi ditentukan oleh berapa hektare lahan yang dimiliki. Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana lahan yang ada dikelola.
Sayangnya, cara pandang yang menjadikan perluasan lahan sebagai jawaban utama juga membawa konsekuensi yang tidak kecil. Ketika ketahanan pangan diukur semata-mata dari berapa banyak lahan yang berhasil dibuka, lahirlah berbagai kebijakan yang cenderung mengorbankan hutan, kawasan resapan air, dan ekosistem alami. Padahal, hutan bukanlah lahan yang “menganggur”. Hutan adalah penyangga kehidupan yang menjaga siklus air, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami menghadapi perubahan iklim. Ironisnya, atas nama mengejar produksi pangan, kita justru berisiko merusak fondasi ekologis yang menjadi penopang pertanian itu sendiri. Ketahanan pangan yang dibangun dengan mengorbankan ketahanan lingkungan pada akhirnya hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang menyisakan persoalan lebih besar bagi generasi mendatang.
Singapura memberikan pelajaran menarik. Negara itu nyaris tidak memiliki lahan pertanian jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun, mereka tidak sibuk mengeluhkan keterbatasan. Mereka memilih berinvestasi pada teknologi, riset, dan sistem produksi yang efisien. Pertanian vertikal, hidroponik, otomatisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi bagian dari strategi nasional mereka. Targetnya pun jelas: meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat melalui produksi domestik.
Indonesia justru berada pada posisi yang berlawanan. Kita memiliki jutaan hektare lahan pertanian, iklim yang mendukung sepanjang tahun, keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Ironisnya, kita masih berkutat pada persoalan klasik: produktivitas rendah, distribusi yang tidak efisien, lemahnya regenerasi petani, ketergantungan pada impor untuk komoditas tertentu, hingga kebijakan yang sering berubah mengikuti dinamika politik.
Masalah terbesar kita sesungguhnya bukan kekurangan lahan. Yang kurang adalah keberanian mengubah cara berpikir.
Pembangunan pertanian masih terlalu sering dipahami sebagai proyek sektoral. Padahal, ketahanan pangan tidak mungkin dibangun hanya oleh Kementerian Pertanian. Ia membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, riset, keuangan, industri, energi, perdagangan, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, setiap program hanya akan menjadi potongan-potongan puzzle yang tidak pernah membentuk gambar utuh.
Karena itu, pendekatan pertanian terpadu menjadi semakin relevan. Konsep Piramida Integrated Farming menawarkan cara pandang yang berbeda. Satu bidang lahan tidak hanya ditanami satu komoditas, tetapi menjadi sebuah ekosistem produksi yang mengintegrasikan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pengolahan limbah, energi terbarukan, hingga industri pengolahan hasil. Limbah dari satu kegiatan menjadi sumber daya bagi kegiatan lainnya. Biaya produksi turun, nilai tambah meningkat, lingkungan tetap terjaga, dan pendapatan petani menjadi lebih stabil.
Inilah yang seharusnya menjadi arah baru kebijakan pangan nasional. Fokusnya bukan lagi membuka lahan seluas-luasnya, melainkan meningkatkan produktivitas setiap meter persegi lahan yang sudah ada melalui inovasi, teknologi, penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, dan tata kelola yang baik.
Diskusi tentang ketahanan pangan di Indonesia terlalu sering berhenti pada angka-angka luas lahan, target produksi, dan seremoni panen raya. Padahal, tantangan sesungguhnya adalah membangun sistem yang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menambah lahan tanpa memperbaiki tata kelola hanya akan memperluas persoalan, bukan memperkuat ketahanan pangan.
Ketahanan pangan bukanlah perlombaan membuka hutan sebanyak-banyaknya. Ketahanan pangan adalah perlombaan menghadirkan inovasi, memperkuat kelembagaan, memanfaatkan teknologi, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana.
Indonesia tidak kekurangan tanah. Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Bahkan kita juga tidak kekurangan tenaga kerja. Yang sering kali kurang adalah keberanian meninggalkan paradigma lama dan membangun kebijakan yang berpijak pada ilmu pengetahuan, keberlanjutan, dan kepentingan jangka panjang.
Sudah saatnya kita berhenti bertanya, “Berapa hektare lahan yang harus dibuka?” dan mulai bertanya, “Sudah secerdas apa kita mengelola setiap jengkal tanah yang telah kita miliki?”
Karena pada akhirnya, masa depan ketahanan pangan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa luas hutan yang berhasil kita ubah menjadi lahan pertanian, melainkan oleh seberapa bijaksana kita menjaga keseimbangan antara produktivitas pangan, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Ketiga hal itu bukanlah pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan fondasi yang harus dibangun secara bersamaan.
