“Data kemiskinan BPS terus menurun, tapi apakah hidup rakyat benar-benar membaik? Esai kritis ini membongkar logika statistik kemiskinan negara dan ilusi angka pembangunan.”
KOPIPAHIT.ID – Setiap kali Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan, negara selalu tampak lebih sehat dari rakyatnya sendiri. Grafik turun, persentase membaik, dan kemiskinan diklaim terkendali.
Pada Maret 2025, misalnya, BPS menyatakan tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran satu digit, sekitar delapan persen lebih sedikit. Angka ini lalu diproduksi ulang sebagai narasi keberhasilan pembangunan, seolah jutaan manusia tiba-tiba hidup lebih layak hanya karena grafik bergerak ke bawah.
Namun pertanyaannya sederhana dan justru jarang diajukan: apa sebenarnya yang diukur oleh angka itu?
Dan yang lebih penting: apa yang dengan sengaja tidak diukur?
BPS menyebut seseorang tidak miskin bila pengeluaran per kapitanya berada sedikit di atas enam ratus ribu rupiah per bulan. Angka ini, secara metodologis, sah. Tapi secara nalar hidup, ia nyaris absurd.
Enam ratus ribu rupiah bukan ukuran hidup layak; ia hanyalah batas paling bawah agar tubuh manusia masih bisa bertahan. Ketika negara menjadikan angka ini sebagai tolok ukur keberhasilan, maka sesungguhnya negara sedang berkata: yang penting rakyat tidak mati, urusan hidup bermartabat nanti dulu.
Inilah alasan mengapa data BPS tidak boleh diterima secara polos. Bukan karena ia palsu, melainkan karena ia dipersempit secara ideologis, lalu dipakai untuk membangun klaim politik yang terlalu besar.
Kemiskinan yang Dijinakkan: Kritik Ideologis atas Cara Negara Menghitung Hidup Rakyat
Negara modern memiliki satu kecenderungan laten: mengubah persoalan hidup menjadi persoalan hitung. Dalam proses itu, kemiskinan—yang sejatinya merupakan pengalaman sosial, relasi kuasa, dan luka struktural—direduksi menjadi deret angka yang rapi. Di Indonesia, reduksi itu dilembagakan melalui garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah instrumen teknokratis yang secara metodologis sahih, namun secara ideologis problematik.
BPS mendefinisikan kemiskinan melalui pendekatan cost of basic needs: batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan paling dasar. Mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis itu disebut miskin; mereka yang sedikit melampauinya dinyatakan tidak miskin.
Dalam logika statistik, pendekatan ini konsisten dan dapat dibandingkan lintas waktu dan wilayah. Namun justru di titik inilah persoalan bermula: ketika kemiskinan dipahami sebagai ambang hidup minimum, bukan sebagai kegagalan sistem dalam menjamin kehidupan yang layak.
Pendekatan ini mengandung asumsi ideologis yang jarang dibicarakan secara terbuka: bahwa tugas negara cukup memastikan rakyat tidak jatuh di bawah batas biologis bertahan hidup.
Hidup layak, aman, dan bermartabat ditempatkan sebagai urusan individual, bukan tanggung jawab struktural. Kemiskinan pun dijinakkan—ia tidak lagi dipahami sebagai akibat dari ketimpangan penguasaan sumber daya, upah murah, atau kebijakan ekonomi yang eksploitatif, melainkan sebagai sekadar kekurangan pengeluaran.
Dalam kerangka ini, seseorang bisa dinyatakan “tidak miskin” secara statistik, sekalipun hidup di rumah tak layak, makan seadanya, tanpa jaminan kesehatan, dan sepenuhnya rentan terhadap guncangan ekonomi.
Statistik memenangkan argumen, sementara realitas sosial kehilangan suara. Negara lalu merasa sah untuk mengklaim keberhasilan, meski kemiskinan sebagai pengalaman hidup tetap bertahan, bahkan diwariskan.
BPS sebenarnya menyadari keterbatasan pendekatan moneter ini. Hal itu tercermin dari keberadaan indikator non-moneter seperti 14 kriteria kemiskinan yang mencakup kondisi perumahan, akses sanitasi, pola konsumsi, dan kemampuan mengakses layanan dasar.
Ironisnya, indikator-indikator ini justru dikeluarkan dari pusat penentuan status kemiskinan nasional. Ia dipakai sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai dasar utama pembacaan realitas. Dengan demikian, negara secara sadar memilih untuk memprioritaskan kemiskinan versi angka ketimbang kemiskinan versi hidup.
Pilihan ini bukan netral. Ia mencerminkan orientasi negara yang lebih peduli pada stabilitas statistik ketimbang keadilan sosial. Dalam bahasa yang lebih jujur, angka kemiskinan yang rendah lebih mudah dikelola secara politik dibanding kemiskinan struktural yang menuntut perubahan kebijakan mendasar: reforma agraria, perlindungan upah, jaminan sosial universal, dan koreksi atas logika pasar bebas.
Kritik terhadap data BPS sering kali disalahpahami sebagai penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Ini keliru. Persoalannya bukan pada metode statistik, melainkan pada klaim ideologis yang dibangun di atasnya.
Data BPS benar dalam kerangka yang ia bangun sendiri, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan kemiskinan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Ketika data yang parsial diperlakukan sebagai kebenaran utuh, di situlah ilmu berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan.
Karena itu, perdebatan tentang kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada soal berapa jumlah orang miskin, melainkan bergerak ke pertanyaan yang lebih mendasar: kehidupan seperti apa yang dianggap layak oleh negara, dan sejauh mana negara bersedia bertanggung jawab atasnya.
Tanpa pergeseran paradigma ini, penurunan angka kemiskinan hanya akan menjadi keberhasilan administratif, bukan kemenangan kemanusiaan.
Kemiskinan tidak pernah sekadar soal kekurangan uang. Ia adalah cermin dari pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang dibuat secara sadar. Selama negara terus memandang kemiskinan sebagai anomali statistik alih-alih sebagai kegagalan struktural, selama itu pula kemiskinan akan terus direproduksi—tenang dalam angka, tetapi brutal dalam kehidupan nyata.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
