KOPIPAHIT.ID — Dua pekan menjelang tutup tahun anggaran 2025, ritme belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali ngos-ngosan. Penyerapan APBD baru mentok di angka 80 persen. Badan Keuangan Daerah (BKD) menepis tudingan OPD lamban. Biang keroknya, kata mereka, adalah sistem pusat yang kembali rewel di saat paling genting.
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), aplikasi sakti yang digadang-gadang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, justru menjelma bottleneck. Penginputan tersendat, SP2D tertahan, dan belanja publik ikut terseret macet. Desember, bulan yang seharusnya menjadi garis finis, berubah jadi arena antre digital.
Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato, tak menampik Desember selalu menjadi periode paling rawan. Volume pencairan membeludak, sementara sistem tak sanggup menelan input dalam jumlah besar. Sejumlah OPD pun terpaksa menahan napas karena dana belum juga cair.
“Efektif tinggal dua minggu. Posisi kita baru menuju 80 persen,” ujarnya.
Namun, persoalan ini sejatinya bukan cerita Karanganyar semata. Berbagai riset akademik dan evaluasi pemerintah sejak lama mencatat pola yang sama di banyak daerah: penyerapan anggaran rendah di semester awal dan melonjak drastis di kuartal IV.
Penelitian administrasi publik menyebutnya sebagai pola back-loaded budgeting—anggaran bergerak lamban di awal, lalu dipaksa berlari di akhir. Tesis magister di Universitas Gadjah Mada bahkan mencatat lebih dari separuh pencairan anggaran daerah terjadi pada tiga bulan terakhir tahun anggaran, didorong oleh perencanaan yang tidak matang sejak awal dan budaya birokrasi yang cenderung menunda demi menghindari risiko hukum.
Pola lama ini kini bertemu dengan masalah baru: sentralisasi sistem digital. Ketika ribuan pemerintah daerah dipaksa masuk ke satu pintu aplikasi yang sama, Desember menjadi bulan uji ketahanan sistem. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, SIPD RI kembali limbung. Sistem yang diklaim sebagai solusi nasional justru memperdalam kebiasaan lama penumpukan belanja.
Di lapangan, keterlambatan SP2D bukan sekadar soal angka di dashboard. Proyek fisik tersendat, pembayaran tertunda, dan pelayanan publik berjalan setengah gas. Padahal, Desember adalah momen terakhir pemerintah daerah menunaikan janji anggaran kepada warga—janji yang telah disahkan sejak awal tahun, tapi baru benar-benar dikejar di ujung waktu.
BKD Karanganyar mencoba menghindari penyakit klasik: belanja menumpuk di pekan terakhir Desember. OPD diminta tetap mengajukan pencairan bertahap, meski sistem belum sepenuhnya bersahabat. Sebab belanja yang dikebut di ujung tahun kerap berakhir asal selesai, bukan asal manfaat.
“Tinggal 20 hari. Ini terus kami ikhtiarkan. Kalau di minggu kritis masih belum lancar, kami harus ambil sikap. Kalau perlu manual, ya, manual,” tegas Kurniadi.
Pernyataan itu menjadi sinyal kegelisahan daerah yang terjepit di antara tuntutan akuntabilitas dan sistem pusat yang tak selalu siap. Daerah dituntut cepat, rapi, dan patuh. Tapi ketika sistem macet, merekalah yang pertama kali dituding lamban.
Di ujung tahun, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama yang tak pernah benar-benar dijawab: siapa sebenarnya yang memperlambat pelayanan—daerah yang dipaksa berlari di lintasan sempit, atau sistem pusat yang terlalu percaya diri pada aplikasinya sendiri?
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit
