KOPIPAHIT.ID – Ada kebiasaan lama yang tampaknya sulit pensiun dari politik anggaran: setiap kali negara sedang merajut mimpi raksasa, desa lagi-lagi menjadi tempat pertama yang dimintai “partisipasi tanpa pilihan”. Kini, Rp 40 triliun Dana Desa bersiap dialihkan untuk mendanai Koperasi Merah Putih (KMP). Kalimat resminya: pemberdayaan ekonomi. Nada bawahnya: penokokan anggaran yang tak pernah ditanyakan kepada desa.
KMP menargetkan membangun 80.000 koperasi desa dan kelurahan dengan modal awal Rp 3–5 miliar per unit. Total kebutuhan: Rp 240–400 triliun. (CELIOS, 2025) Angka yang mengkilap, tapi kilau yang terasa lebih seperti lampu presentasi dibandingkan cahaya masa depan.
Laporan CELIOS sudah memberi peringatan: suntikan dana besar bisa membuat keramaian seremonial, tapi tanpa manajemen profesional, hasil akhirnya hanya daftar panjang koperasi yang kesulitan bayar kewajiban. Dan ketika gagal bayar itu muncul, risiko fiskal yang mengendap kembali menyasar desa — bukan pemerintah pusat.
Belum selesai di situ. Temuan BPK DIY menambahkan lapisan getir lain: Dana Desa di beberapa kalurahan dapat dijadikan agunan untuk pinjaman operasional KDMP, sampai 30 persen dari total DD. Artinya, pembangunan yang sudah direncanakan desa bisa tertahan karena sebagian anggarannya diikat sebagai jaminan pinjaman koperasi.
(Sumber: BPK DIY, 2025)
Menteri Desa memang menegaskan bahwa KDMP bukan syarat pencairan Dana Desa. (Antara, 2025) Tapi praktik di lapangan tetap saja: DD yang dijadikan jaminan berarti DD yang tidak lagi bisa bergerak leluasa.
Yang selama ini menghidupi jalan tani, irigasi, posyandu, dan usaha kecil—kini harus berbagi napas dengan proyek nasional yang risikonya jauh lebih besar daripada ukuran pundak desa.
Pembangunan gedung-gedung KDMP juga mulai terasa seperti ritual membangun prasasti: berdiri megah, tapi belum tentu bermanfaat. Ada potensi bangunan itu berubah menjadi monumen kosong—prasasti kebijakan yang gagal sebelum sempat hidup. Dari jauh tampak modern, dari dekat lebih mirip bangunan formalitas yang selesai dibangun sebelum fungsinya benar-benar dipikirkan.
Dan di situlah letak getirnya: kopi ini memang pahit, tapi fakta bahwa desa harus menyesuaikan diri pada ambisi nasional membuatnya terasa jauh lebih seret.
Ironinya, proyek sebesar ini justru meminta desa ikut “menopang” dari belakang. Seolah-olah negara berkata, “Mimpi kami besar, dan karena itu… ya, tolong bantu sedikit dari anggaranmu.”
Nada santainya justru memperjelas masalahnya: desa dianggap ruang fiskal yang bisa digeser tanpa perlu banyak basa-basi.
Risiko moral hazard mengintip jelas. Jika DD bisa dijadikan agunan, apa jaminannya bahwa ke depan desa tidak akan kembali diminta menopang proyek lain? Perlahan, desa digeser dari subjek pembangunan menjadi penjamin cadangan negara.
CELIOS kembali mengingatkan: tanpa audit independen, perencanaan realistis, dan tata kelola yang disiplin, koperasi hanya jadi papan nama dengan cat baru. Ramai saat peresmian, sunyi setelahnya. Modal masuk, manfaat terbang.
Pertanyaannya sederhana, tapi nadanya makin menekan:
Untuk siapa sebenarnya Rp 40 triliun dan jaminan Dana Desa itu? Untuk desa, atau untuk ambisi yang bahkan tak sempat bertegur sapa dengan desa?
Desa bukan ATM negara.
Bukan laci cadangan untuk proyek raksasa yang belum jelas masa depannya.
Desa punya kebutuhan nyata—yang tidak butuh digeser demi agenda yang tak pernah ditanyakan pendapatnya.
Membangun koperasi itu baik.
Tapi membangun koperasi sambil mengunci Dana Desa sebagai jaminan? Itu bukan pemberdayaan. Itu sekadar memindahkan risiko ke pundak paling kecil, lalu menyebutnya kolaborasi.
Dan sementara itu, rakyat biasa kembali ke cangkir masing-masing.
Kopi pagi ini terasa lebih pahit—bukan karena gulanya kurang, tetapi karena berita tentang desa yang lagi-lagi harus menanggung ambisi negara yang tak pernah dimusyawarahkan.
Silakan diseruput.
Pahit memang, tapi begitulah hidup di republik yang mimpinya besar, tapi cara menagihnya lebih besar lagi.
Reporter: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
