KOPIPAHIT.ID — Pembangunan desa yang kerap dibungkus program, tetapi miskin dampak dan keberlanjutan, kembali menjadi sorotan. Forum Membangun Desa (Formades) Kabupaten Karanganyar mencoba membaca ulang persoalan tersebut melalui program pembekalan organisasi bagi Dewan Pengurus Ranting (DPRan), yang digelar di Dusun Karan, Desa Gayamdompo, Minggu (14/12/2025).
Pembekalan ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ia menjadi ruang konsolidasi kritik atas praktik pembangunan desa yang selama ini masih banyak bertumpu pada pendekatan proyek—datang, dibangun, lalu ditinggalkan—tanpa benar-benar memperkuat kapasitas dan kedaulatan warga desa.
Kegiatan yang masuk dalam program kerja DPC Formades Karanganyar tahun 2025 ini diikuti pengurus DPRan dari 17 kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Hadir pula jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Formades, yakni Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Deny Wahyudi, Ketua Bidang Litbang dan Inovasi Yoseph Heriyanto, serta Sekretaris Bidang Litbang dan Inovasi Erizal.
Ketua DPC Formades Karanganyar, Purwanto, menegaskan bahwa pembekalan ini tidak dimaksudkan untuk sekadar merapikan struktur organisasi. Menurutnya, pengurus ranting berada di garis paling depan untuk menyaksikan langsung ketimpangan pembangunan desa, sekaligus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak ikut mereproduksi pola pembangunan yang bermasalah.
“Formades tidak boleh berhenti menjadi organisasi administratif. Pengurus ranting harus mampu membaca realitas desa, memahami persoalan strukturalnya, dan mendorong perubahan dari bawah,” ujarnya.
Dalam sesi organisasi, Deny Wahyudi menyoroti persoalan klasik lemahnya tata kelola gerakan masyarakat desa. Ia menyebut banyak inisiatif desa gagal berkembang bukan karena kekurangan program, melainkan karena rapuhnya fondasi organisasi dan minimnya konsistensi kerja.
Deny juga menyampaikan bahwa Formades kini mulai membangun basis data organisasi melalui Sistem Informasi Formades (SISFOR). Namun ia menekankan, digitalisasi tidak boleh berhenti pada urusan administrasi. “Data harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar laporan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP Formades, Yoseph Heriyanto, mengkritik cara pandang pembangunan desa yang masih menempatkan warga sebagai objek. Ia menilai banyak program desa lahir dari logika anggaran dan target serapan, bukan dari kebutuhan riil masyarakat.
“Tanpa pemetaan masalah dan potensi desa yang serius, pembangunan hanya akan berputar pada rutinitas proyek. Seragam, elitis, dan sering kali gagal menyentuh akar persoalan,” kata Yoseph.
Nada serupa disampaikan Yogi, pengurus DPRan Formades dari Kecamatan Colomadu. Ia secara terbuka menyoroti ketimpangan pembangunan desa dan maraknya program yang berhenti sebagai proyek jangka pendek.
“Banyak program desa tidak berumur panjang karena masyarakat hanya dijadikan objek. Pembekalan ini penting agar ke depan Formades bisa mendorong partisipasi warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.
Bagi Formades Karanganyar, pembekalan ini menjadi penanda arah: pembangunan desa tidak cukup dikelola dengan proposal dan proyek, tetapi harus dibangun melalui kesadaran kritis, partisipasi warga, dan kerja organisasi yang konsisten. Desa, pada akhirnya, tidak membutuhkan lebih banyak program—melainkan keberanian untuk mengubah cara pandang pembangunan itu sendiri.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
