KOPIPAHIT.ID – Di republik yang gemar rapat namun alergi evaluasi, ada satu istilah yang tak pernah tertulis di kamus hukum tetapi hidup subur di ruang-ruang kekuasaan: komitmen fee. Istilah ini terdengar sopan, teknokratis, bahkan beraroma profesional.
Di warung kopi, ia punya nama lain yang lebih jujur: jatah preman. Bukan fiksi, bukan gosip politik jelang tengah malam. Ini praktik nyata yang membuat banyak kepala daerah menjelma etalase properti berjalan—villa ada, apartemen ada, moral tinggal brosur.
Setiap musim pembahasan APBD tiba, udara birokrasi mendadak pekat. Begitu draf anggaran jatuh ke meja dewan—gedebuk!—bukan kebutuhan rakyat yang pertama kali dihitung, melainkan potensi potongan. Kalkulator batin para pejabat menyala, merumuskan satu rumus kuno yang terus diwariskan lintas generasi: bagaimana mengubah anggaran publik menjadi harta privat tanpa terlihat kasar.
Ambil contoh proyek senilai Rp22 miliar. Secara teori pembangunan, uang itu seharusnya menjelma jalan kokoh, jembatan berumur panjang, dan drainase yang mengalirkan air, bukan aib. Namun di dunia nyata, bahkan sebelum satu batu diturunkan, proyek itu sudah menjalani ritual awal.
Sepuluh persen diambil di depan sebagai “komitmen”. Rp2,2 miliar lenyap tanpa bekas. Saat SPK terbit, dipotong lagi lima persen demi menjaga keharmonisan relasi kekuasaan. Sisa tinggal sekitar Rp18,8 miliar. Belum selesai. Di lapangan, volume dikurangi dua puluh persen. Aspal dipipihkan, mutu ditekan, kualitas disesuaikan dengan sisa napas anggaran.
Akhirnya, dari Rp22 miliar, yang benar-benar menjelma bangunan paling banter Rp15 miliar. Sisanya tidak hilang—ia hanya berpindah alamat, dari kas daerah ke kantong-kantong yang tak pernah tercantum di papan proyek.
Mengapa praktik ini begitu lestari? Karena politik di negeri ini mahal. Pilkada bukan lagi ajang adu gagasan, melainkan festival logistik. Perahu partai, saksi, baliho, kaus, kuota internet tim sukses, hingga amplop-amplop kecil yang dampaknya besar.
Modal belasan miliar bukan cerita berlebihan. Maka ketika kekuasaan diraih, proyek pembangunan berubah fungsi: dari alat pelayanan publik menjadi mesin pengembalian modal. Demokrasi dikelola seperti investasi, dan rakyat hanyalah laporan tahunan yang bisa ditunda pembacaannya.
Di ujung rantai, kontraktor tak punya banyak pilihan. Setelah anggaran dikuliti dari atas sampai bawah, kreativitas menjadi jalan bertahan. Aspal dibuat setipis martabak telur versi irit, batu pecah diganti batu lokal yang setengah pasrah, drainase dipasang asal air tahu arah.
Yang penting bukan mutu bangunan, melainkan mutu dokumentasi. Auditor tidak menginjak jalan berlubang; mereka menginjak map tebal berisi foto, tanda tangan basah, dan laporan progres penuh warna meriah. Selama berkas rapi, proyek dianggap selesai.
Di saat bersamaan, kepala daerah rajin memoles citra. Bagi-bagi sembako, santuni rumah ibadah, sumbang bencana, dan tentu saja mengundang kamera. Media lokal kebagian iklan, video dibuat sinematik, musik latar sendu mengiringi narasi kepedulian.
Publik terharu, lupa bahwa jalan menuju lokasi acara itu baru beberapa bulan dibangun dan sudah berlubang seperti peta bulan. Semua sumbangan itu bukan sekadar amal, melainkan manajemen persepsi—agar yang tampak hanya sisi malaikat, sementara sisi setan sibuk mengurus proyek berikutnya.
Ketika rakyat bertanya, mengapa jalan cepat rusak, jawaban resmi selalu sama dan nyaris puitis: “Cuaca ekstrem.” Padahal yang ekstrem bukan hujan, melainkan potongan komitmen yang bertingkat-tingkat, lebih rapi dari struktur organisasi dinas.
Tahun demi tahun, ritual ini terus berulang. APBD baru, proyek baru, komitmen fee baru, dokumentasi baru, dan kerusakan lama yang tak pernah benar-benar diperbaiki. Korupsi di negeri ini tidak mati. Ia hanya berganti parfum, mengganti slogan, dan sesekali mengganti caption media sosial.
Kita, rakyat, tetap setia menjadi penonton drama anggaran. Menyeruput kopi, mengelus dada, dan berharap suatu hari APBD kembali ke makna semula: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan Anggaran Pendapatan Buat Diri Anda.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
