KOPIPAHIT.ID, Kilas Balik – Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada hari Jum’at, 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56Jakarta, tepat Pkl. 10.00 WIB.
Masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1949) adalah periode penuh gejolak dan perjuangan yang diisi dengan proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, dan konflik dengan Belanda.
Kondisi politik dan ekonomi sangat tidak stabil, ditandai dengan adanya ancaman dari sisa-sisa Jepang, pemberontakan internal seperti Pemberontakan PKI Madiun, dan blokade ekonomi oleh Belanda. Di tengah kekacauan ini, bangsa Indonesia berupaya membangun negara dengan membentuk alat kelengkapan negara, mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, dan mulai menata pendidikan, sosial, budaya, serta ekonomi.
Masa awal pemerintahan Republik Indonesia (1945–1949) ditandai dengan sistem presidensial yang kemudian berubah menjadi sistem parlementer setelah kabinet presidensial pertama digantikan oleh kabinet parlementer pertama di bawah Sutan Sjahrir.
Tantangan utamanya adalah membentuk pemerintahan, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal, serta mengelola situasi sosial dan ekonomi pasca-pendudukan Jepang.
Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia telah delapan kali berganti Presiden sejak tahun 1945 hingga 2025. Berikut sejarah singkat program kerja Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa.
Presiden Ir. Soekarno (18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967
Program unggulan Presiden Soekarno mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi (Program Benteng, Sistem Alibaba, dan nasionalisasi perusahaan Belanda), politik (konsep Nasakom dan pembentukan Kabinet Kerja dengan Tri Program), luar negeri (Politik Mercusuar dan perjuangan Irian Barat), dan pembangunan infrastruktur megah (Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi).
Program unggulan berdasarkan bidang
Ekonomi. Program Benteng, yaitu memberikan alokasi devisa dan kredit perbankan untuk membantu importir pribumi.
Sistem Alibaba, yang mewajibkan pengusaha non-pribumi untuk melatih pengusaha pribumi.
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mendirikan BUMN seperti BNI, Pelni, dan Bank Industri Negara untuk menggeser dominasi ekonomi Belanda.
Program Nasionalisasi, yakni mengambil alih perusahaan-perusahaan strategis milik Belanda, seperti De Javasche Bank, perusahaan kereta api, dan perusahaan listrik.
Di Bidang Politik ada Tri Program Kabinet Kerja, yang berisi tiga program utama antara lain melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan, dan mengembalikan Irian Barat.
Konsep Nasakom adakah upaya menyatukan ideologi nasionalis, agama, dan komunis untuk menjaga keseimbangan dan persatuan.
Politik Mercusuar untuk menunjukkan kehebatan Indonesia kepada dunia dengan menjadi mercusuar bagi negara-negara baru merdeka (NEFO).
Pembebasan Irian Barat, dengan memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, yang diwujudkan dengan pembangunan Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng.
Pembangunan Fisik meliputi : Proyek Pembangunan Megah, yaitu membangun infrastruktur monumental seperti Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Kompleks Parlemen.
Membangun Jakarta menjadi ibukota yang setara dengan kota-kota besar dunia, termasuk pembangunan Hotel Indonesia dan Tugu Selamat Datang.
Nama Kabinet pada masa Presiden Soekarno di antaranya adalah Kabinet Presidensial, Kabinet Djuanda (juga disebut Kabinet Karya), dan Kabinet Kerja (I, II, III, dan IV).
Kemudian, seiring berjalannya era Demokrasi Terpimpin, kabinet-kabinetnya memiliki nama seperti Kabinet Dwikora (I, II, dan III).
Presiden Jend (Purn) Soeharto (27 Maret 1968 – 21 Mei 1998)
Program unggulan Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, dengan program unggulan utama adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mencakup swasembada pangan melalui program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) serta revitalisasi pertanian.
Program unggulan lainnya termasuk pembangunan infrastruktur, Program Keluarga Berencana (KB), Wajib Belajar 6 tahun, pembentukan Puskesmas dan Posyandu, serta transmigrasi untuk pemerataan penduduk.
Pembangunan ekonomi dan pertanian. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) adalah sebuah rencana pembangunan terpadu yang dilaksanakan selama 30 tahun untuk membangun infrastruktur Indonesia.
Swasembada Pangan dengan peningkatan produksi beras melalui program seperti Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal), sehingga Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an.
Industrialisasi pertanian, untuk mendorong produksi di sektor pertanian melalui ekstensifikasi (pembukaan lahan baru) dan intensifikasi (optimalisasi lahan yang sudah ada).
Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang diberlakukan pada tahun 1967 untuk menarik investasi asing guna memajukan ekonomi nasional.
Pembangunan sosial dan masyarakat
Keluarga Berencana (KB) adakah program untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Program Pendidikan, dengan wajib belajar 6 tahun, merupakan penerapan wajib belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Program makanan bergizi (PMTAS) adalah Program makanan tambahan untuk anak sekolah dasar untuk meningkatkan gizi dan minat belajar.
Di Bidang Kesehatan: Pembentukan Puskesmas dan Posyandu untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Transmigrasi yang merupakan Program pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah lain untuk pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi.
Program lainnya
Pelunasan utang luar negeri: Kebijakan untuk memperbaiki kepercayaan internasional dan mempermudah akses pinjaman di masa depan.
Pembangunan infrastruktur: Pembangunan bendungan, irigasi, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung program pertanian dan pembangunan nasional.
Stabilitas keamanan: Menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan sebagai syarat untuk pembangunan ekonomi.
Nama kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah Kabinet Pembangunan, yang terdiri dari beberapa seri (I, II, III, IV, V, VI, dan VII) yang dibentuk dari tahun 1968 hingga 1998.
Ada juga kabinet di awal pemerintahannya sebelum Kabinet Pembangunan I, yaitu Kabinet Ampera II.
Kabinet Pembangunan: Serangkaian kabinet yang dibentuk untuk menjalankan program pembangunan nasional, masing-masing dimulai dan diakhiri pada periode berbeda selama pemerintahan Soeharto.
Kabinet Ampera II: Kabinet yang dibentuk sesaat sebelum era Kabinet Pembangunan dimulai, dan juga dipimpin oleh Soeharto.
Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Program unggulan BJ Habibie mencakup pemulihan ekonomi dari krisis 1998, reformasi politik dan hukum (seperti pemilu, kebebasan pers, dan penghapusan Dwifungsi ABRI), serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Program-program unggulannya seringkali fokus pada penguatan demokrasi, kebebasan sipil, dan kemandirian bangsa melalui teknologi.
Bidang ekonomi : Penanggulangan krisis moneter dengan elakukan restrukturisasi perbankan dengan menutup bank bermasalah, mengambil alih bank, dan merekapitalisasi bank lain melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Penguatan nilai tukar rupiah, memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah agar menjadi lembaga independen, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan investor.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada tahun 1999 setelah sempat mengalami kontraksi parah pada tahun 1998.
Bidang politik dan hukum. Reformasi politik: Mempercepat pemilu, mencabut undang-undang yang dianggap represif, dan meninjau ulang UU Subversi.
Penghapusan Dwifungsi ABRI adakah menghapus kebijakan Dwifungsi ABRI yang memberikan peran politik pada tentara.
Kebebasan pers dan HAM dengan mengeluarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang memberikan kebebasan berbicara dan pers.
Penghapusan diskriminasi:
Mengeluarkan Inpres yang menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk larangan berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin.
Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pengembangan industri dirgantara. Melanjutkan proyek pengembangan pesawat N-250 Gatotkaca.
Penelitian dan pengembangan. Memanfaatkan keahlian di bidang Iptek untuk mengembangkan teknologi di Indonesia, termasuk teori “Mr. Crack” yang menjadi standar keselamatan penerbangan dunia.
Peningkatan sumber daya manusia: Visi untuk membangun sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan teknologi yang kuat.
Nama kabinet di bawah Presiden BJ Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan, yang dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998 dan bertugas hingga 20 Oktober 1999. Kabinet ini merupakan salah satu langkah awal dalam era Reformasi setelah lengsernya Soeharto dari jabatan presiden.
Masa jabatan: 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999.
Pembentukan. Dibentuk sehari setelah B.J. Habibie dilantik menjadi presiden, yaitu pada tanggal 22 Mei 1998.
Tujuan: Menandai dimulainya era Reformasi dengan melakukan beberapa perubahan, seperti independensi bank sentral dan memasukkan anggota dari partai lain, bukan hanya dari Golkar dan militer.
Presiden KH. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Program unggulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meliputi kebijakan politik seperti pembubaran Departemen Penerangan, pengakuan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, dan pencabutan larangan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
Di bidang ekonomi, fokusnya adalah stabilisasi harga beras, peningkatan kinerja ekspor, dan penyelamatan ekonomi nasional yang sedang krisis. Selain itu, ada program-program lain seperti pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemisahan TNI dan Polri, serta pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan budaya.
Kebijakan politik
Pembubaran Departemen Penerangan, yang diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menjamin kebebasan pers.
Pengakuan Tahun Baru Imlek. Ditetapkan sebagai hari libur nasional dan mencabut larangan ekspresi adat Tionghoa melalui Keppres No. 6 Tahun 2000.
Pemisahan TNI dan Polri. Memisahkan lembaga TNI dan Polri serta menempatkan keduanya di bawah kendali kepresidenan langsung.
Pencabutan larangan PKI. Mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kebijakan ekonomi. Stabilisasi harga beras, menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan beras lokal.
Pertumbuhan ekonomi, dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus ke positif dan mengurangi utang negara.
Peningkatan ekspor, program yang menggandakan nilai ekspor hingga dua kali lipat.
Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Kebijakan sosial dan budaya
Pariwisata berbasis budaya. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada budaya dan komunitas lokal.
Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan langsung dalam program pemberdayaan masyarakat, termasuk di pedesaan dan pesantren.
Penanganan GAM. Pendekatan budaya untuk penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Program pendidikan dan masyarakat, dengan pemberian beasiswa. Menyediakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi).
Program Gus Dur School for Peace (GDSP) adalah melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin yang toleran dan damai.
Nama kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan menjabat hingga 23 Juli 2001, dengan masa bakti yang berakhir lebih cepat setelah Gus Dur dimakzulkan oleh MPR.
Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Program unggulan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Gotong Royong berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi, penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Program utamanya meliputi penegakan hukum yang konsisten dan pemberantasan korupsi, memulihkan ekonomi melalui normalisasi kehidupan sosial dan penguatan ekspor, serta program sosial seperti program beras rakyat miskin (Raskin) dan Kartu Sehat untuk masyarakat miskin.
Selain itu, terdapat program-program seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Reformasi TNI/Polri.
Nama kabinet pimpinan Presiden Megawati adalah Kabinet Gotong Royong, yang dibentuk pada 10 Agustus 2001 dan bertugas hingga 20 Oktober 2004. Kabinet ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz.
Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)
Program unggulan SBY mencakup beberapa bidang, seperti pemberantasan korupsi dan mafia hukum, penanggulangan terorisme, pembangunan infrastruktur dan revitalisasi industri, hingga program kesejahteraan sosial.
Beberapa program yang menonjol adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jamkesmas untuk masyarakat miskin, program Bidikmisi untuk pendidikan, serta program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) untuk ketahanan pangan.
Program unggulan
Pemberantasan korupsi. Fokus pada pemberantasan mafia hukum, terorisme, narkoba, dan perjudian.
Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.
Revitalisasi industri pertahanan, pabrik, dan sektor perikanan serta kehutanan.
Kesejahteraan sosial. Bantuan langsung tunai (BLT/BLSM) yaitu bantuan tunai untuk masyarakat miskin.
Jamkesmas: Jaminan kesehatan masyarakat.
Bidikmisi: Program beasiswa pendidikan tinggi untuk siswa kurang mampu.
Pamsimas adalah Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
Peningkatan kehidupan masyarakat miskin di perkotaan dan nelayan.
Pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan dan penyetaraan antara pendidikan dan dunia kerja. Beasiswa LPDP untuk pendidikan pascasarjana di dalam dan luar negeri.
Ekonomi dan energi. Pengurangan subsidi BBM, namun juga menaikkan harga BBM di waktu-waktu tertentu untuk mengurangi konsumsi.
Penghematan energi di kantor pemerintah dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Nama Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono :
- Kabinet Indonesia Bersatu I, bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)
- Kabinet Indonesia Bersatu II bersama wakil Presiden Boediono (20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014)
Presiden Ir. Joko Widodo
( 2014 – 2024)
Program kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan).
Beberapa program unggulan presiden Jokowi adalah :
- PSN (PIK 1 dan 2)
- Proyek Jalan Tol di Pulau Sumatera
- Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh)
- PSN IKN (mangkrak)
- Beberapa Bandar Udara sakah satunya Bandara PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang bebas dari otoriter pemerintah (tanpa Bea Cukai dan Imigrasi)
Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024 – Sekarang)
Program Unggulan Presiden Prabowo beserta anggarannya sebagai berikut:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 121 triliun.
- Program 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Rp 41,88 triliun.
- Koperasi Desa Merah Putih: Rp 200 triliun.
- Sekolah Rakyat: Rp 11,6 triliun.
- Sekolah Unggul Garuda: Rp 2 triliun.
- Rehabilitasi sekolah: Rp 19,5 triliun.
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG): Rp 3,4 triliun.
- Penuntasan tuberkulosis (TBC): Rp 1,5 triliun.
- Pembangunan rumah sakit berkualitas: Rp 1,7 triliun.
- Lumbung pangan: Rp 23,6 triliun.
- Pembangunan bendungan dan irigasi: Rp 20,5 triliun.
Program yang telah dilaksanakan atau dalam proses dari pemerintah Prabowo Subianto adalah :
- Pembentukan DANANTARA INDONESIA
- Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukan bagi pejabat atau anak – anak sekolah
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
Nama Kabinet Presiden Prabowo Subianto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adakah Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan pemecahan dari kementerian sebelumnya. (editor: Jufala)
