KOPIPAHIT.ID – Setiap Hari Guru, negara selalu tampil manis dengan pidato penuh hormat dan barisan klise tentang “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Namun, jika kita menengok ke pinggiran paling jauh dari peta republik—ke Natuna, Nunukan, Kepulauan Tanimbar, Sabu Raijua, Pegunungan Bintang—semua kata manis itu mendadak terasa hambar.
Di sanalah guru-guru Indonesia bekerja dalam kondisi yang sering kali tidak layak disebut sekolah, sambil menunggu kehadiran negara yang datangnya lebih sering dalam bentuk slogan ketimbang kebijakan.
Pada tahun 2024–2025, Kementerian Pendidikan mengumumkan program besar digitalisasi pembelajaran yang menyasar 33.182 sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Data resmi Kemendikdasmen yang dirilis melalui Antara (2025) menyebut bahwa sekolah-sekolah ini menerima paket bantuan mulai dari laptop, perangkat smart board, koneksi internet, hingga panel surya untuk daerah yang tidak memiliki listrik stabil.
Pemerintah bahkan menyebut bahwa digitalisasi untuk daerah 3T ini akan menjadi “lompatan besar” dalam pembelajaran modern untuk tahun ajaran 2025/2026. Tetapi di banyak pulau kecil, perangkat itu tiba lebih cepat daripada listrik untuk menyalakannya. Bahkan di beberapa sekolah, sinyal internet masih kalah stabil dibandingkan angin laut.
Masalah klasik lain yang tak pernah betul-betul dituntaskan adalah distribusi guru. Komisi X DPR RI pada 2024–2025 terus menekan pemerintah melalui rapat-rapat resmi—dikutip Antara (2024)—bahwa ketimpangan guru antara kota dan wilayah terluar sudah masuk kategori darurat. Guru berkualitas menumpuk di kota, sementara wilayah 3T kekurangan ribuan guru PNS dan sangat bergantung pada guru honorer dengan gaji yang sering kali tidak cukup untuk ongkos perahu menuju sekolah.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian Irfani, bahkan meminta dibuatnya skema transfer guru agar daerah “kelebihan guru” mengirimkan tenaga pendidik ke daerah yang “kekurangan akut” (Antara, 2024). Namun usulan itu lebih sering berhenti di ruang sidang daripada benar-benar mengirimkan guru ke pesisir dan gunung.
Di sisi kualitas, anggota DPR Nilam Sari Lawira mengingatkan bahwa guru di 3T membutuhkan peningkatan kompetensi, bukan sekadar tambahan tugas. Pernyataan ini muncul pada 2025 ketika ia meninjau langsung kondisi sekolah 3T dan mendapati banyak guru merangkap mengajar semua mata pelajaran hanya karena tidak ada pilihan.
Dalam waktu yang sama, Wakil Menteri Pendidikan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tunjangan guru di 3T—komitmen yang disampaikan melalui Antara pada Mei 2025—meskipun guru di lapangan masih mengeluh bahwa realisasinya berjalan lambat dan tidak merata.
Masalah fasilitas pendidikan pun tak kalah pahit. Panja Pendidikan 3T Komisi X yang melakukan tinjauan lapangan pada 2025—laporannya dimuat di eMedia DPR—mencatat banyak sekolah yang bangunannya rusak, tanpa sanitasi layak, bahkan tanpa listrik dan internet.
Temuan mereka mengonfirmasi kembali laporan Pusat Kajian DPR (Info Singkat Komisi X, 2025) yang menyebut lebih dari 10.000 sekolah 3T masih tidak teraliri listrik, sementara ribuan lainnya tercatat tanpa akses internet atau tanpa ruang kelas permanen. Angka-angka ini menampar keras narasi digitalisasi sekolah: bagaimana mungkin bicara teknologi jika infrastruktur dasarnya saja masih rapuh?
Sementara itu, Kemendikdasmen pada Maret 2025 merilis bahwa mereka telah menyiapkan data pendidikan 3T berbasis Dapodik melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Rilis resmi ini dimuat dalam laman Kemendikdasmen (2025) dan mencakup indikator luas: angka putus sekolah, kondisi ruang kelas, ketersediaan guru, akses listrik, internet, fasilitas sanitasi, serta hasil asesmen pendidikan.
Transparansi ini patut diapresiasi karena akhirnya negara membuka data mentah kondisi pendidikan di daerah terluar. Tetapi data tidak memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan statistik tidak otomatis mengirim guru ke desa-desa pesisir tempat murid masih belajar di balai bambu.
Maka tibalah Hari Guru 25 November 2025. Momentum yang seharusnya tidak hanya menjadi panggung hormat, tetapi juga kaca besar tempat negara bercermin. Apakah benar negara sudah hadir bagi guru di 3T?
Apakah paket digitalisasi yang disebarkan ke 33 ribu sekolah itu akan berfungsi, atau hanya memenuhi syarat laporan anggaran?
Apakah skema pemerataan guru yang diwacanakan sejak 2024 akan berjalan, atau hanya jadi gebrakan retorik?
Apakah anggaran afirmatif untuk pendidikan 3T akan konsisten, atau hanya muncul saat kunjungan pejabat?
Hari Guru tahun ini seharusnya menjadi pengingat bahwa guru di wilayah terluar bukan hiasan pinggir republik. Mereka adalah benteng pertama yang menjaga masa depan negara di perbatasan, tempat bendera Indonesia berkibar tanpa banyak disaksikan.
Mereka tidak butuh pujian panjang di baliho Hari Guru; mereka butuh sekolah yang utuh, tunjangan yang layak, internet yang bisa dipakai, dan negara yang benar-benar hadir, bukan hanya hadir di naskah pidato.
Dan negara, jika ingin benar-benar menghormati guru, seharusnya belajar dari guru-guru yang mengajar di pulau terpencil dengan alat seadanya: konsisten, jujur, hadir setiap hari. Tanpa drama, tanpa slogan. Karena selama negara belum bisa hadir seperti itu, maka semua perayaan Hari Guru hanya menjadi seremonial tahunan—wangi tapi tidak jujur, meriah tapi tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan perhatian: guru-guru yang mengajar di garis terluar Indonesia, pada ujung peta yang jarang dilihat tetapi menentukan masa depan bangsa.
Ditulis oleh: Tim Redaksi
Editor: Redaksi Kopipahit.id
