KOPIPAHIT.ID – Investasi Tiongkok ke Jawa Tengah belakangan ini naiknya bukan main. Kalau uang bisa ngomong, mungkin dia sudah bilang, “Permisi, saya lewat ya, mau numpang numpuk di Jawa Tengah.” Data resmi Pemprov Jateng mencatat: dari Rp552,9 miliar (2020), naik jadi Rp889,6 miliar (2021), lalu salto ke Rp1,97 triliun (2022). Sempat turun sedikit di 2023, tapi 2024 langsung menclok ke Rp9,27 triliun, dan Triwulan III 2025 sudah Rp7,75 triliun.
(Sumber: Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, 25/11/2025; bukan kabar dari grup WA keluarga).
Kenaikan 17 kali lipat dalam lima tahun ini membuat satu kesimpulan sederhana: uang Tiongkok sedang nyaman-nyamannya jalan-jalan di Jawa Tengah. Dan seperti biasa, mereka tidak datang hanya untuk selfie di Lawang Sewu. Mereka datang bersama peta industrialisasi yang rapi sekali—mulai dari Kendal, Demak, Jepara, Batang, Semarang, sampai daerah yang hari ini masih bau singkong rebus: Solo Raya.
Secara kronologis, pola masuknya investasi ini sebenarnya gampang ditebak. Pertama izin PMA, lalu muncul kawasan industri, lalu jalan desa dilebarkan “untuk kepentingan umum”, lalu warga baru sadar bahwa “umum” itu artinya truk kontainer. Teori Robert Wade dan Ha-Joon Chang soal negara yang jadi pelayan kapital global tiba-tiba terdengar sangat relevan, bahkan lebih relevan daripada ceramah motivator yang sering nongol di FYP TikTok.
Pemerintah provinsi bahkan sudah menyiapkan menu lengkap untuk investor: PLTMH Banyumas, Geotermal Telomoyo, industri mocaf Banjarnegara, wisata Pulau Panjang Jepara, sampai industri kelapa Cilacap–Grobogan. Kalau ini restoran, ratingnya pasti lima bintang: semua bisa dipilih, semua bisa dinegosiasi.
Masalahnya, di balik senyum manis investasi, ada dua risiko pahit yang biasanya disajikan tanpa permintaan:
Pertama, harga bahan baku petani akan ditekan sampai lebih mirip subsidi daripada harga pasar.
Contohnya sudah banyak—pabrik tapioka Lampung (Sajogyo Institute, 2019) sampai skema plasma sawit (KPPU, 2021). Petani jadi kepanjangan tangan industri, bukan mitra.
Kedua, masuknya TKA teknis yang membuat anak muda desa cuma kebagian posisi “tenaga serabutan level dunia”. Kemenaker 2023 sudah memperingatkan fenomena ini di industri nikel. Mesin-mesin canggih datang, operatornya ikut, dan warga lokal hanya jadi penonton yang digaji.
Belum selesai. Pengalaman Kendal dan Batang menunjukkan APBD dan dana desa bisa ikut tersedot untuk merapikan infrastruktur industri: jalan, saluran air, listrik, bahkan pembebasan lahan (BPKP, 2022). Desa akhirnya sibuk membangun jalan buat pabrik, sementara jalan tani tetap penuh lubang, cocok untuk memelihara ikan lele musiman.
Pertanyaannya sederhana namun menusuk: Ini pembangunan, atau pemindahan kedaulatan secara bertahap tetapi elegan?
Tiongkok membawa modal, iya. Tapi kalau petani kehilangan tanah, harga, dan masa depan, itu bukan pembangunan. Itu makeover besar-besaran—desa dicat industrial, petani jadi figuran.
Amartya Sen pernah bilang, pembangunan itu soal memperluas kebebasan. Tapi kalau pilihan petani makin dikunci, itu bukan pembangunan. Itu semacam soft dictatorship by capital, lengkap dengan baliho selamat datang.
Solusinya? Jelas bukan hanya menunggu pemerintah “bekerja optimal”—itu terlalu optimistis. Yang jauh lebih realistis adalah: Menguatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok tani. Kalau tidak, desa akan menghadapi investor dengan formasi 4–4–2: empat dusun bingung, empat tokoh masyarakat bingung, dua perangkat desa senang karena dapat studi banding.
Sajogyo Institute (2020) dan HuMa (2021) sudah membuktikan bahwa daerah dengan organisasi petani kuat jauh lebih tahan terhadap gempuran model pembangunan seperti ini. Solo Raya punya aset sosial besar— kelompok tani dan paguyuban masyarakat lainnya. Tinggal satu langkah lagi: disatukan, diperkuat, dan jangan sampai hanya aktif saat ada undangan makan siang.
Organisasi masyarakat sipil bisa menjadi watchdog kebijakan; kelompok tani bisa menentukan harga; koperasi desa bisa menguasai rantai nilai. Kalau ketiganya kuat, investor akan berhadapan dengan masyarakat, bukan “lahan kosong dengan bonus penduduk”.
Pada akhirnya, semua ini sederhana saja: Tanpa organisasi rakyat yang kuat, desa hanya jadi latar belakang investor selfie. Dengan organisasi kuat, desa bisa menentukan masa depannya sendiri.
Dan itu, saudara-saudara, jauh lebih penting daripada sekadar memotong pita peresmian pabrik baru yang namanya susah diucapkan.
Dan lucunya, di tengah semua ancaman gegap-gempita investasi, para pejabat masih sempat mengadakan pesta dengan menu western—steak, pasta, wine impor—sementara rakyatnya, seperti biasa, tetap saja menikmati kopi pahit.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id
